SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau adminsitrasi publik. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi publik.

Administrasi publik juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dilihat dalam Trias Politica yaitu Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif. Administrasi publik meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi publik dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi publik.

B.       Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas pada makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1)      Apa Pengertian Sistem Administrasi Publik?

2)      Bagaimana Sejarah Administrasi Publik?

3)      Bagaimana Paradigma Administarsi Negara ke Admnistarsi Publik

4)      Apa Sistem Administrasi Publik di Indonesia?

C.      Tujuan

　　　　　Adapun tujuan yang dapat dicapai, sesuai permasalahan di atas.

1)         Makalah ini dibuat untuk mengetahui  dan memahami sejarah dan perkembangan administasi publik hingga saat ini.

2)         Makalah ini dibuat untuk mengetahui paradigma administrasi negara ke administrasi publik

3)         Makalah ini dibuat untuk memahami sistem administrasi publik di indonesia.

4)         Makalah ini dibuat ntuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara.

D.      Manfaat

1)          Memahami sejarah dan perkembangan administrasi publik hingga saat ini

2)         Memahami paradigma administrasi negara ke administrasi publik

3)         Memahami sistem administrasi publik di indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

1.        PENGERTIAN SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK

A.         Pengertian Administrasi

Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa inggris dari kata administration yang bentuk infinitifnya to administer dan diartikan sebagai to manage (mengelola) atau to direct (mengarahkan, menggerakkan). Kata administrasi juga terdapat dalam bahasa belanda yaitu administratie yang mempunyai pengertian mencakup stelselmatige verkrijging en verwiking vangegeven (tata usaha), bestuur (manajemen dari kegiatan organisasi), dan beheer (manajemen darisumber daya). Istilah administrasi di Indonesia pada mulanya berasal dari Eropa Barat (Kontinental) melalui penjajahan Belanda.

Dalam pengertian sempit kata administrasi merupakan penyusunan atau pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali data tersebut secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha (clerical work, office work).

      Berikut ini definisi dari kata administrasi secara sempit.:

“Kegiatan administrasi meliput pekerjaan tatausaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan” (J. Wajong, 1962 dalam Studi Tentang Ilmu Administrasi, Drs. Ulbert Silalahi, MA, 2005).

“Administration may be defined as the organization and direction of human and material resources to archive desired ends” (Administrasi dapat diartikan sebagai pengorganisasian dan pengerahan sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. (J.M.Pfiffner, 1954 dalam Sketsa Administrasi Publik, Drs. H. Imam Hardjanto, MAP, 2007). Sesungguhnya istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau sekelompok manusia sehingga tercapai tujuan yang diinginkan seperti yang diungkapkan oleh The Liang Gie yang dikutip oleh Inu Kencana Syafiie dalam Ilmu AdministrasiPublik, 2006.

“Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yangdilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”.

B. Pengertian Publik

Istilah Publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat atau negara dan dipakai berganti-ganti seperti public offering (penawaran umum), Public Ownership (milik umum), public Service (pelayanan masyarakat), Public Interest (kepentingan masyarakat), Public Authorities (otoritas negara) dan public Building (gedung negara). Kata Publik sendiri dalam Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, sikap, harapan dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai yang mereka miliki. (Inu Kencana Syafiie, 2006).

Kata publik dalam kesempatan ini, tidak langsung diartikan sebagai penduduk, masyarakat, warganegara ataupun rakyat karena adanya perbedaan arti dari kata-kata tersebut.

C. Pengertian Sistem

Biasanya sistem diartikan orang sebagai suatu rangkaian susunan berkesinambungan yang saling terkait, teratur dan menyeluruh (global). Atau dapat juga diartikan sebagai rangkaian kenyataan-kenyataan, prinsip, peraturan, mulai dari perencanaan, tatacara, jalan pelaksanaan pekerjaan sampai pada fungsinya.

Menurut Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam Ilmu Administrasi, Inu Kencana Syafiie, 2006 :

A system implies the interdependence of parts, and boundary between it and its environment. By interdependence we mean than when the characteristics of one part in a system change, all the other parts and the system as whole are affected.

Jadi, menurut Almond dan Powell ini suatu system memperlihatkan hubungan antar bagian dan pembatasan antar bagian tersebut dengan lingkungannya. Dalam hubungan ini kita dapat mengartikan bahwa ketika sifat khas suatu bagian dari sistem berubah, maka masing-masing bagian maupun keseluruhan bagian lain akan ikut terpengaruh.

D. Pendefinisian Administrasi Publik.

Ø  Banyak para ahli yang memberikan definisi pada administrasi publik diantaranya sebagai berikut :

Menurut Prajudi Atmosudirjo : Administrasi public adalah administrasi dari Negara sebagai suatu organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Menurut Edward H. Litchfield : Administrasi Publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Menurut Goerge J. Gordon : Administrasi public dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan oleh organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.

Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro :Administrasi Publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.

Ø  Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan : eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.

Ø  Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.

Ø  Administrasi publik sangat erat kaitannya dengan berbagai macam kelompok swasta dan perseorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

Ø  Administrasi Publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Dari pendefisian diatas jelas sekali menunjukkan peran dan keterlibatan administrasi negara dalam proses politik, bentuk pelayanan, dan melibatkan organisasi pemerintah/negara. Karena objek dari disiplin Ilmu Administrasi Publik adalah pelayanan publik sehingga yang utamanya dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik atau organisasi pemerintah/negara.

E. Karakteristik Administrasi Publik

Berikut ini adalah karakteristik Administrasi Publik yang membedakannya dengan administrasi niaga :

ü   Administrasi Publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

ü   Pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik bersifat lebih urgen.

ü   Pelayanan yang diberikan oleh administrasi publik bersifat monopoli atau semi monopoli. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi publik lebih banyak berdasarkan kebijakan publik (legalistic approach).

ü   Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kegiatannya tidak dikendalikan oleh harga pasar.

ü   Administrasi negara dalam kegiatannya selalu ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat (social walfare).

ü   Pelaksanaan dan hasil pelayanan tergantung pada penilaian oleh masyarakat banyak dan meminta pertanggungjawaban publik.

Sebegitu luasnya ilmu administrasi publik sehingga dapat pula mencakup ilmu-ilmu sosial lain terutama memiliki objek materialnya negara antara lain Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara sendiri serta Ilmu Filsafat yang menjadi sumber keilmuan.

Gambar berikut menjelaskan hubungan antara ilmu administrasi publik dengan ilmu-ilmu kenegaraan yang lain :

Ilmu Politik → Fokus : Kekuasaan→ Ilmu Pemerintahan → Fokus : Gejala Pemerintahan →  Ilmu Negara → Fokus : Konstitusi → Ilmu Administrasi Publik → Fokus : Pelayanan → Ilmu Hukum Tata Negara → Fokus : Peraturan Negara

2.        　SEJARAH ADMINISTRASI PUBLIK

Sejarah adaministrasi publik dimulai dengan Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan kompleks serta sulit dipenuhi secara individual dan keterbatasan sumberdaya mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini mendorong manusia melakukan kerjasama, baik secara individual maupun secara organisasi. Itu sebabnya dikatakan bahwa dunia modern adalah dunianya kerjasama, sebab tanpa melakukan kerjasama, tiap individu, organisasi bahkan negara dan pemerintahan tidak akan dapat survive. Meskipun aktivitas kerjasama sudah ada sejak adanya peradapan manusia namun pada zaman sekarang ini bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukan kompleksivitas dan menyangkut hampir semua aspek kehidupan dan memerlukan sistem administrasian yang kompleks .

Ada kecenderungan dalam masyarakat luas di Indonesia, bahwa administrasi dipersepsikan dalam pengertian yang sempit sebagai aktivitas-aktivitas kantor, urusan surat-menyurat yang sering juga di sebut dengan tata usaha. Tetapi pada kajian ilmiah menunjukkan bahwa administrasi memiliki cakupan arti yang luas, yaitu sebagai proses, sebagai fungsi dan sebagai institusi dari tiap kegiatan kerjasama. Secara definitif juga dengan tegas dinyatakan bahwa administrasi adalah organisasi dan manajemen dari setiap kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Demikian pula dalam penyelenggaran suatu negara dan pemerintahan tentu saja diperlukan suatu sistem administrasi yang sangat kompleks yang sering disebut dengan Administrasi Negara. Sejalan dengan perkembangannya, istilah “Negara” digantikan dengan “Publik” untuk menekankan bahwa administrasi tersebut bertujuan untuk pelayanan publik (Public Service).

Sejarah Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia (SAPRI) dimulai dengan diproklamirkannya kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak itu berbagai perubahan Sistem Administrasi Publik telah kita lalui mulai kepemimpinan Ir. Sukarno selaku Presiden RI Pertama hingga masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini. Perkembangan Sistem Administrasi Publik yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1950- an dan dikenal dengan nama Sistem Demokrasi Liberal.

3.        SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Teori dan konsep dari Ilmu Administrasi Publik telah berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan peradaban dan sejarah umat manusia. Perkembangannya dari Ilmu Filsafat yang objeknya tidak terbatas sampai pada disiplin ilmu eksakta dan sosial yang mengkhususkan pada bidang bahasan tertentu saja seperti Administrasi publik ini.

Adapun perkembangan Ilmu Administrasi Publik dapat disebut sebagai berikut :

Administrasi Ortodok → Administrasi Publik – Administrasi Negara Baru → New Public Management → Beyond The New Public Administration →Refounding Public administration

Sebelum babak administrasi ortodok telah dikenal adanya praktek-praktek administrasi yang lebih dikenal sebagai seni seperti pada masa peradapan Mesopatamia, Babilonia, Mesir dan Cina serta Yunani dan Romawi.

Pada permulaan abad Masehi perkembangan administrasi berkembang lebih maju. Hal ini tampak dalam praktek-praktek administrasi, manajemen dan organisasi yang dikembangkan oleh gereja Roma Katolik.

Niccolo Machiavelli merupakan orang yang memberikan konstribusi secara individual yang sangat besar terhadap pemikiran administrasi dan manajemen dengan membuat analisis sistematis tentang Prince’s Job dalam bukunya The Prince dan The Discources.

Administrasi sebagai seni semakin berkembang di Eropa dengan menekankan bahwa perekonomian suatu negara akan bisa kuat apabila kegiatan administrasi dan manajemen dilaksanakan dengan baik. Pemikiran ini dipelopori oleh tiga kelompok ahli ekonomi di Eropa, yaitu kaum Kameralis di Jerman, Prusia dan Austria, kelompok Merkantilis dan Inggris dan kelomok Fisiokratik di Perancis. Mereka percaya bahwa kedudukan negara mengusahakan maksimasi persedian-persediaan materil.

Seiring dengan terjadinya revolusi industri di Eropa mempunyai dampak dinamik terhadap pemikiran- pemikiran administrasi dari job centered menjadi human centered atau orientasi produktivitas menjadi orientasi pengembangan SDM.

Administrasi ditelaah secara ilmiah baru mulai dilakukan pada akhir abad 19 atau awal abad 20, yang dipelopori oleh F.W. Taylor dan Henry Fayol dengan memunculkan satu teori dan pendekatan bagi perkembangan studi administrasi yang disebut administrative management theory atau yang disebut juga teori administrasi umum.

Nicholas Henry memilah-milah bahwa ada enam kelompok corak berpikir para pakar tentang keberadaan Ilmu Administrasi Publik, yaitu sebagai berikut :

a.          Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi publik dengan tokoh-tokohnya seperti Frank J. Goodnow dan Leonard D White.

Menurut pendapat tokoh diatas, fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan publik. Sedangkan fungsi administrasi berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

b.          Paradigma prinsip-prinsip administrasi dengan tokoh-tokohnya W.F. Willoughby, L. Gullick dan L. Urwick.

Disini ada dua pandangan tentang administrasi publik yaitu :

ü   Administrasi Publik sebagai ilmu murni berlandaskan dalil-dalil sosial.

ü   Administrasi Publik yang dikembangkan kearah kebijakan publik berdasarkan aplikasi ilmu politik, ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi.

c.          Paradigma kelembagaan dengan tokoh-tokohnya Charles E. Lindblom, James D. Thomson dan Amitai Etzioni.

Paradigma ini memandang Administrasi Publik bersifat internal, yaitu mempelajari perumusan dan implementasi kebijakan publik dan sebagai ilmu politik yang bersifat eksternal yang mempelajari masyarakat dan perubahan-perubahan politik.

d.         Paradigma hubungan kemanusiaan dengan tokoh-tokohnya Rensis Likert, Daniel Katz, dan Robert Kahn.

e.          Paradigma pilihan masyarakat umum dengan tokoh-tokohnya Vincent Ostrom, James Buchanan dan Gordon Tullock.

f.           Paradigma administrasi publik baru dengan tokoh-tokohnya Frank Marini dan George H. Frederickson.

Paradigma ini menganggap administrasi publik sebelumnya kurang perhatian terhadap perubahan sosial dan kurang memperhatikan tuntutan kebutuhan publik. Pada saat ini telah berkembang Administrasi Publik yang menekankan pada pendekatan manajemen baru berorientasi pada pencapaian tujuan (goal governance) untuk memecahkan masalah-masalah publik dan populer dengan istilah Reinventing Government dan Good Governance. Paradigma baru ini berusaha menghilangkan praktek birokrasi yang terlalu hierarkis dan menyebabkan biaya operasional tinggi (high cost economy)

4.        PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA KE ADMINISTRASI PUBLIK

Pergeseran paradigma administrasi negara ke administrasi publik akan tergambarkan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM sebagai berikut :

Ø    Pembangunan administrasi negara sebagai bagian dari pembangunan nasional, disampaikan dalam pengukuhan Guru Besar Prof. Soempono Djowadono.

Ø    Menerjemahkan publik admiinistrasi menjadi administrasi tidak bisa diterjemahkan dengan pendekatan kekuasaan yang dipergunakan oleh pemerintah saat itu.

Ø    Menterjemahkan public administration menjadi administrasi negara tidak bisa dikatakan salah melainkan sesuai dengan suasana lingkungan yang sedang dihadapi oleh administrasi negara di Indonesia.

a.         Di awal pidato Prof. Soempono :

“Administrasi Negara atau Public administration biasanya yang dimaksud ialah bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan dalam pemerintahan negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah yang tugas kegiatannya terutama melaksanakan kebijaksanaan pemerintah (Public Policy)”.

Walaupun Public Administration diterjemahkan administrasi negara sebagai perwujudan perhatiannya pada kegiatan negara akan tetapi pelaksanaan administrasi negara itu ditujukan untuk kepentingan publik/masyarakat. Dengan demikian perhatian utama dari administrasi negara adalah kepentingan masyarakat (Prof. Soempono).

Leonald D. White : Besarnya administrasi negara dan luasnya kegiatannya tergantung pada harapan-harapan rakyat akan jasa-jasanya untuk menyelenggarakan atau melindungi kepentingan-kepentingannya.

b.        Revitalisasi sektor Public menghadapi Keterbukaan Ekonomi dan Demokratisasi Politik (Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA).

Intinya mengenai reformasi sektor publik yang dalam literatur administrasi dinamakan dengan reformasi administrasi (Caiden, 1991), Reinventing Government (Osborne&Gaebler, 1993) atau Government Renewal (Government Canada, 1990). Woodrow Wilson, dgn tulisan “The Studi Of Public Administration” (Jurnal Political Science Quarterly edisi Juli 1887) yg dipandang sebagai Tonggak kelahiran Ilmu Administrasi Negara Modern, melalui tulisan ini memberikan kritik yang tajam terhadap sistem administrasi negara Amerika Serikat yang telah usang karena didasarkan pada Spoil Sistem (Sistem Konco). Sebagai pengantinya Wilson mengusulkan suatu sistem Meritokrasi (Meritocratic System).

Agenda yang perlu diperhatikan dalam melakukan reformasi di sektor publik (Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA) :

Ø   Reformasi sektor publik harus ditujukan kepada peningkatan kemampuan, profesionalisme dan netralitas birokrasi.

Ø   Intervensi pemerintah yang terlalu besar dalam kegiatan ekonomi terbukti mengandung penuh keterbatasan serta telah menyebabkan inefisiensi yang sangat besar.

“Birokrasi publik harus mengalami pergeseran nilai dari Otoriterianisme birokratis ke Otonomi Demokratis. Dari Negara pejabat menjadi negara pelayan”.

Ø   Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintah Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Miftah Thoha).

ü    Selama 32 Tahun semasa pemerintahan orde baru, birokrasi pemerintah tidak bisa digolongkan ke dalam tatanan yang demokratis. Birokrasi waktu itu sangat kuat, sentralis, dan otoritarian.

ü    Titik berat kekuasaan berada di tangan penguasa birokrasi pemerintah bukan terletak di tangan rakyat.

ü    Demokrasi tanpa kontrol rakyat merupakan cacat yang tidak bisa diampuni.

ü    Sistem birokrasi pemerintah yang menjamin adanya netralitas dari tarikan dan intervensi kekuatan politik yang dimainkan oleh partai-partai politik yang berkuasa dalam pemerintahan.

Ø   Reorientasi Ilmu Administrasi Publik : Dari Government ke Governance (Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Agus Dwiyanto MPA)

ü    Kebingungan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan Ilmu Administrasi Publik?

ü    Ilmu Administrasi Publik yg sebaiknya dikembangkan di Indonesia?

ü    Sistem pemerintahan, politik dan lingkungan budaya yang berbeda membuat konsep, teori, dan pendekatan yang dikembangkan oleh American Public Administration sering tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena Ilmu Administrasi Publik di Indonesia.

ü    Apakah Ilmu Administrasi Publik itu adalah bagian dari Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik?

Ø   Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat Kompatibilitas Menjiwai Budaya Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Warsito Utomo)

ü    Terjadi pergeseran titik tekan dari Public Administration di mana negara menjadi salat satu agen tunggal implementasi fungsi negara menjadi Public Administrationyang menekankan fungsi pemerintahan atau negara sebagai public service.

ü    Telah terjadi perubahan makna Public sebagai negara, menjadi public sebagai masyarakat.

ü    Pendekatan (Approach) tidak lagi kepada negara tetapi lebih kepada masyarakat atau Customer’s Oriented atau Costumer’s Approach.

ü    Dari Government yang berorientasi pada “Otoritas” menjadi Governance yang berorientasi pada “Kompatibilitas”.

ü    Administrasi Publik (Negara) tidaklah melepaskan diri atau terlepas sama sekali dari kehidupan atau masalah negara.

ü     

5.        PERAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DI MASA DATANG

Rene Magritte seorang pelukis surrealist Belgia, lukisannya itu berjudul “Ceci n’est pas une pipe” (This is not a pipe). Suatu gambaran atau lukisan tentang sesuatu itu memang bukan realita dari sesuatu itu. The picture of thing is not the thing (Peter dan Waterman Jr., 1982). Lukisan pipa tidaklah sama dengan aslinya sebagai pipa.

Administrasi publik (negara) selama ini selalu diasumsikan sebagai upaya melukis suatu benda bukan menaruh perhatian terhadap bagaimana realita benda tersebut. Sehingga karenanya administrasi publik dianggap kurang memberikan kontribusi terhadap setiap reformasi dibidang pemerintahan.

Di Indonesia Ilmu Administrasi publik merupakan kumpulan sketsa yang dipergunakan untuk membenarkan kebijakan penguasa,dan yang jauh dari harapan rakyat. Kumpulan sketsa itu tidak berkehendak untuk dilaksanakan dalam realita. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masa pemerintahan yang lalu karena didukung oleh sistem administrasi yang berbentuk sketsa tersebut. Administrasi pemerintahan sengaja dibuat tidak baik dan kacau, agar penyimpangan itu bisa berjalan dan tidak bisa diketahui dan dikontrol oleh rakyat.

Kutipan cerita sepenggal tentang pelukis Belgia itu dimaksudkan untuk memberikan kesan kepada kita bahwa Ilmu Administrasi Publik tidak hanya terbatas pada gambar saja melainkan suatu disiplin ilmu yang bisa meminjam istilahnya Peter Senge (1990) putting the ideas into practice.

Administrasi publik sangat perhatian terhadap terwujudnya tata kepemerintahan yang demokratis dan amanah. Oleh karena itu, peran Ilmu administrasi publik (negara) di masa-masa yang akan datang sangat tergantung bagaiman kemampuan ilmuwan dibidang ini untuk mengembangkan konsep-konsep baru dalam mewujudkan tata kepemerintahan tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A.      KESIMPULAN

Administrasi Publik (Inggris: Public Administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Paradigma dalam Administrasi Publik

1)         Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi publik dengan tokoh-tokohnya seperti Frank J. Goodnow dan Leonard D White.

2)         Paradigma prinsip-prinsip administrasi dengan tokoh-tokohnya W.F. Willoughby, L. Gullick dan L. Urwick.

3)         Paradigma kelembagaan dengan tokoh-tokohnya Charles E. Lindblom, James D. Thomson dan Amitai Etzioni.

4)         Paradigma hubungan kemanusiaan dengan tokoh-tokohnya Rensis Likert, Daniel Katz, dan Robert Kahn.

5)         Paradigma pilihan masyarakat umum dengan tokoh-tokohnya Vincent Ostrom, James Buchanan dan Gordon Tullock.

6)         Paradigma administrasi publik baru dengan tokoh-tokohnya Frank Marini dan George H. Frederickson.

Pergeseran paradigma administrasi negara ke administrasi publik akan tergambarkan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM sebagai berikut :

1)          Pembangunan administrasi negara sebagai bagian dari pembangunan nasional, disampaikan dalam pengukuhan Guru Besar Prof. Soempono Djowadono.

2)          Revitalisasi sektor Public menghadapi Keterbukaan Ekonomi dan Demokratisasi Politik (Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA).

3)          Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintah Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Miftah Thoha).

4)          Reorientasi Ilmu Administrasi Publik : Dari Government ke Governance (Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Agus Dwiyanto MPA).

5)          Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat Kompatibilitas Menjiwai Budaya Birokrasi (Pengukuhan Guru Besar Prof. Warsito Utomo).

Peran Ilmu administrasi publik (negara) di masa-masa yang akan datang sangat tergantung bagaiman kemampuan ilmuwan dibidang ini untuk mengembangkan konsep-konsep baru dalam mewujudkan tata kepemerintahan tersebut.

B.       SARAN

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini banyak sekali terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dalam penulisan, dan materi yang penulis sajikan, untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sebagai bahan introveksi penulis untuk makalah yang yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

Miftah,Thoha,2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia,

Silalahi, Ulbert. 2011. Stidi Tentang Ilmu Administrasi Negara.Bandung: Sinar Baru Algesindo

http://leopoldachapter2.blogspot.com/2009/07/sejarah-pemikiran-administrasi-negara.html

http://id.w ikipedia.org/wiki/ Administrasi publik

http://www.slideshare.net/taufin/sejarah-perkembangan-administrasi-publik-di indonesia

http://birokrasi.kompasiana.com/2013/12/29/ilmu-administrasi-negara-620503.html